Masyarakat diminta tetap tenang menyikapi memanasnya situasi geopolitik di Timur Tengah setelah serangan yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran. DPR memastikan konflik tersebut diperkirakan tidak akan mengganggu pelaksanaan ibadah haji 2026.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Singgih Januratmoko menilai eskalasi konflik tidak akan menjalar hingga wilayah suci umat Islam di Arab Saudi, khususnya Makkah dan Madinah, yang menjadi lokasi utama pelaksanaan ibadah haji.

"Dari saya untuk rute penerbangan kita serahkan ke maskapai. Saya melihat untuk potensi konflik tidak akan sampai ke Makkah-Madinah. Haji harus tetap berjalan sesuai jadwal dan rencana, insyaallah," kata Singgih kepada wartawan, Sabtu (6/3/2026).

Konflik Diprediksi Tidak Menjangkau Makkah-Madinah

Singgih memperkirakan konflik di kawasan Timur Tengah berpotensi berlangsung cukup lama. Namun, menurutnya, dampaknya tidak akan sampai mengganggu aktivitas ibadah haji di dua kota suci tersebut.

Ia juga menyinggung kasus ribuan jemaah umrah yang sempat tertahan di Arab Saudi karena menggunakan maskapai dengan rute transit di sejumlah negara kawasan Teluk.

"Perang akan lama, tapi tidak akan sampai ke Makkah-Madinah. Antisipasi Kemenhaj harus memastikan jalur penerbangan dengan maskapai yang aman. Kasus jemaah umrah yang tertahan karena mereka dengan maskapai yang transit di UEA, Bahrain, Oman, dan Qatar," sebut Singgih.

Menurutnya, penerbangan langsung menuju Arab Saudi relatif lebih aman dibandingkan penerbangan yang harus transit di beberapa negara kawasan tersebut.

"Aman (jika tidak transit). Travel yang dengan pesawat berangkat Garuda, Lion, dan Saudi aman, Malaysia Airlines," sambungnya.

DPR Minta Pemerintah Siapkan Skenario Alternatif

Meski optimistis pelaksanaan haji tetap berjalan normal, DPR tetap meminta pemerintah menyiapkan berbagai skenario mitigasi jika konflik di Timur Tengah terus meningkat.

Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang mengusulkan opsi rute penerbangan alternatif melalui wilayah Afrika untuk menghindari kawasan yang berpotensi terdampak konflik.

"Tidak mungkin juga jemaah berlama-lama (menunggu diberangkatkan). Harus ada alternatif, umpamanya mungkinkah penerbangan dibelokkan dari Afrika," kata Marwan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (6/3/2026).

Ia menggambarkan kemungkinan jalur penerbangan tersebut melewati wilayah Afrika sebelum melintasi lautan lepas menuju Arab Saudi.

"Jadi terbang dari Jeddah menuju Nairobi, kemudian ke arah, ya pokoknya arah Afrika baru melewati lautan lepas, tidak di pinggir-pinggir kepulauan," sambungnya.

Menurut Marwan, pemerintah perlu berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk maskapai penerbangan dan penyedia layanan haji, untuk menyiapkan skenario tersebut jika situasi keamanan kawasan berubah.

SUMBER : HIMPUH